pengelolaan perikanan tangkap. Perikanan Nomor PER. pengelolaan perikanan tangkap

Analisis Faktor-Faktor Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum Daratan Di Jawa Tengah Menggunakan Regresi Berganda Dan Model Durbin Spasial. dalam pengelolaan SDKP Terwujudnya pengelolaan perikanan tangkap yang partisipatif, betanggungjawab, dan berkelanjutan Tersedianya kebijakan pembangunan perikanan tan ka an efektif Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan perikanan tangkap yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya ASN Ditjen Perikanan. D. perikanan dan nonperikanan 2. 2014. pengelolaan perikanan adalah semua upaya termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan. Tajerin et al. 347 Kali Tayang. Ditjen Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi: perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, standardisasi kapal perikanan dan alat penangkapan ikan, sertifikasi awak kapal perikanan. Sementara titik tolak pendekatan ekonomi pengelolaan perikanan berdasarkan model yang dikembangkan oleh Gordon (1954). Kata Kunci: keberlanjutan; komoditas utama; nelayan; perikanan tangkap,. Prinsip penanganan ikan di atas kapal dan di tempat pendaratan ikan di beberapa lokasi masih belum diterapkan secara benar. ABSTRAK: a. BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yangsemakin lancar pula proses pendaratan hasil tangkapan di pelabuhan perikanan. 1 Usaha Perikanan Tangkap Definisi perikanan menurut UU No. Kapal-kapal purse seine (Ternate, pajeko) juga sudah menggunakan mesin dalam melakukan operasi penangkapan ikan. JAKARTA, (1/1) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mencatat capaian penerimaan negara bukan pajak (PNBP) subsektor perikanan tangkap sebesar 1,26 triliun. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan sumberdaya perikanan. Perikanan tangkap harus dikelola pada batas yang memberikan dampak yang dapat ditoleransi oleh ekosistem, merupakan prinsip pertama dalam pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem (EAFM). Kata kunci: implementasi, usaha perikanan, program pegembangan perikanan tangkap. Kata kunci: implementasi, usaha perikanan, program pegembangan perikanan tangkap. Hal ini membuktikan penegakan hukumnya belum efektif baik dari struktur, substansi dan budaya hukum. PDB perikanan tersebut mencangkup perikanan tangkap dan perikanan budidaya (belum mencangkup industry pengolahan ikan). Dalam upaya mencapai pemanfaatan secara optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan perikanan yang menjamin kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan di seluruh. Perairan laut Kalimantan Barat merupakan bagian dari Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia 711 yang meliputi Laut Cina Selatan, Laut Natuna dan Selat Karimata,. Link K/L. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor. Asisten Deputi Pengelolaan Produk Kehutanan dan Jasa Lingkungan. Yulisti, M. Konsep tersebut mentransformasikan pengelolaan perikanan yang selama ini sepenuhnya berbasis input control ke dalam pengelolaan berbasis output control. 11 Juli 2019. perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Nelayan Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta (Indeks) TARGET 113. Alternatif Pengelolaan Perikanan Udang di Laut Arafura. 2020. Struktur Lembaga. Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712; b. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP M Zaini Hanafi menerangkan, penerapan PNBP pascaproduksi juga dilakukan untuk kepentingan nelayan. pendekatan pencapaian tujuan PENGELOLAAN PERIKANAN melalui pemahaman tentang interaksi antara komponen biotik, abiotik dan manusia dalam sebuah unit ekosistem perairan Pikitch , et. Asisten Deputi Keamanan dan Ketahanan Maritim. Potensi lestari sumber daya mikan atau maximum sustainable yield (MSY) di perairan laut. Salah satu hasil tangkapan bernilai ekonomis adalah ikan mas. Peningkatan produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya untuk memenuhi kebutuhan domestik dan eksport. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. 412,375 100 2. July 2021. 2013) dan analisis pengembangan perikanan tangkap di Kota Bengkulu (Suyedi 2007). medan merdeka timur no. Jakarta Waters is categorized as fully exploited water areas which its coastal areas accommodate multifunction services. ABSTRAK: a. yang ditangkap tidak boleh melebihi jumlah tangkapan. Penangkapan ikan membuka lapangan ker-ja yang luas tidak hanya bagi nelayan penang-kap ikan tetapi juga bagi mereka yang bergerak di bidang penanganan dan pengolahan ikan,Konsep Pengelolaan Perikanan Tangkap Cakalang (Katsuwonus pelamis) dI Kawasan Teluk Bone Dalam Perspektif Keberlanjutan. Dimana, potensi produksi lestari atau Maximum Sustainable Yield (MSY) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun, kemudian perikanan tangkap di perairan darat seperti danau, rawa waduk, dan sungai,. Pendapatan nelayan masih sangat jauh dari rata-rata UMR dan partisipasi stakeholder masih kurang dalam pengelolaan perikanan lobster. 2013. Pada umumnya, jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks asing ilIegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan trawl. Zulham. Pemanfaatan potensi perikanan belum optimal dalamProduksi perikanan laut meningkat tajam dari sekitar 800. Untuk mengatasi isu dan tantangan yang dihadapi tersebut, Pemerintah menyiapkan kebijakan Penangkapan Ikan Terukur sebagai acuan pengelolaan perikanan tangkap di Indonesia dengan tetap menjaga ekologi kelautan yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional dan menjamin kesehatan laut Indonesia. Bogor (ID): IPB. 2014 No. Meningkatan kepatuhan selektifitas penangkapan ikan ramah lingkungan, penggunaan mata jaring. [1] Sebelum terbitnya Peraturan Presiden Nomor 92. M. al (2004) mendefinisikan EAFM sebagai sebuah arahan baru PENGELOLAAN PERIKANAN di mana prioritas pengelolaan dimulai dari ekosistem. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Penangkapan terus menerus. al. c. Bimtek dengan tema "Melalui Bimbingan Teknis Pengolahan Ikan Bagi Pelaku Usaha Perikanan, Kita Tingkatkan Mutu Produksi Hasil Perikanan di Kabupaten. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendukung Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam mengembangkan perikanan tangkap dan budidaya. Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) pada 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 793,8 miliar, tetapi realisasi anggaran DJPT 2022 hanya Rp 408 miliar (51 persen). Optimalisasi Pemanfaatan ZEE untuk Kegiatan. ), Kepiting (Scylla spp. b. 3. pengelolaan wilayah pesisir sudah diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Tegal nomor 4 tahun 2012. Pi. Hasil penelitian menunjukan, penyebaran. sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pe masaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan. kebijakan perikanan tangkap untuk lebih efektif dengan menggunakan metode dan software MICMAC. 1. Dinas adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan/atau Perikanan di provinsi atau kabupaten/kota. Industri Perikanan yang ada pada saat ini merupakan industri perikanan rakyat yang masih bersifat tradisional, artinya pengolahan yang dilakukan belum banyak menerima atau menerapkan informasi dari luar yang lebih modern, bersifat turun temurun dan menggunakan peralatan yang sederhana. Penguatan Pengelolaan Perikanan Berbasis WPP (perizinan, investasi, alokasi tangkap, sistem logistik perikanan, dll) 4. 1 (2) June 2018: 81-92 ISSN-print 2621-5322 98 (Ternate, tude). Bogor, ID, 9(1), pp. 07. 19. “Faktor-Faktor Domestik Penyebab Illegal Fishing di Kota Batam”, Prosiding Seminar Nasional Riset. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1782); 3 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. Si (0010087304 ) ( Ketua). Cover (458. perikanan tangkap yang umum ditemukan di Teluk Tomini (Mustika et al. orang untuk melakukan usaha perikanan tangkap - 4 - dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Sedangkan metode AHP (Saaty, 1993) dipakai untuk memberikan bukti kuantitatif dari penyusunan strategi pengelolaan sumber-daya perikanan yang berbasis pada ekosistem. Perairanpengelolaan perikanan untuk Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan yang meliputi perairan Indonesia, zona ekonomi eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang potensial. mina bahari iv lt. 12. Angka ini naik 22 persen dibandingkan tahun 2017 lalu yang hanya 7,7 juta ton dengan nilai Rp. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya, implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangan di bidang. Kementerian Kelautan dan Perikanan ( KKP) akan terus bekerja keras meningkatkan produksi perikanan tangkap Indonesia. Salah satunya adalah kawasan perikanan tangkap di Desa Seraya Timur. 2. 82 Tahun 2016 tentang Rencana Pengelolaan Perikanan di WPPNRI 715 adalah cakalang, layang, madidihan, teri dan selar. Dr. JAKARTA, (4/1) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuktikan ketegasannya dalam mengawasi sumber daya kelautan dan perikanan. Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir 3. Kelestarian stok ikan nasional tentunya menjadi salah satu acuan utama pedoman arah kebijakan pengelolaan perikanan. , mengatakan, kompleksitas masalah yang terjadi di sektor perikanan tangkap menjadi salah satu penyebab potensi ini belum bisa meningkatkan kesejahteraan. perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; b. sekertaris direktorat jenderal perikanan tangkap. Sari & M. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yyang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik. Kriteria biologi menempati urutan . melakukan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia sudah sesuai dengan Undang-undang No. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: 1) Kapal perikanan berukuran di atasPeraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PERMEN-KP/2016 tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Laut Lepas: 17 Juni 2016: 20 Juni 2016: Berlaku: 56: Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan: 16/2016d. Salinan Kepmenko Nomor 70-DII Tahun 2021 tentang Renstra Asdep Pengelolaan Perikanan Tangkap Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap 2021 Jakarta √ √ Selama berlaku; 30 Salinan Kepmenko Nomor 71-DII Tahun 2021 tentang Renstra Asdep Pengembangan Perikanan Budidaya. Envíronmental Management. Asisten Deputi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam. 2007. Berdasarkan spesies target : perikanan cakalang, perikanan udang, cumi-cumi,. Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal Of Tropical Fisheries Management), Desember 2021, Volume 05 Nomor 02 101 perikanan tangkap skala kecil di sepanjang wilayah pesisir pantai Karangasem. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap, kapal perikanan mengalami dinamisasi sebesar 0,53% tahun 2014 jika dibandingkan dengan jumlah kapal tahun 2013, atau sebanyak. JAKARTA (30/1) – Dalam rangka mendorong perkembangan usaha perikanan tangkap di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan refleksi tata kelola perikanan tangkap yang telah. model pengelolaan perikanan secara konven-sional versus dengan paradigma baru dan mengeksplorasi tingkat keberhasilan model pengelolaan perikanan dengan paradigma baru. 63 – 71. Teori dan Praktίk Pemodelan Bioekonomi dalam Ƥengelolaan Perίkanan Tangkap Edίsί Revίsί. diperoleh dari Buku Statistik Nasional Perikanan Tangkap yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap–Departemen Kelautan dan Perikanan(Anonimus,2010). Penelitian ini mengkaji sistem kelembagaan pengelolaan perikanan. Laut Catatan Akhir Tahun : Era Baru Pengelolaan Perikanan Tangkap Dimulai pada 2022 Pemerintah Indonesia menargetkan Penerimaan Negara Bukan. go. Jumlah kapal penangkap ikan di laut pada tahun 2010Pengelolaan perikanan tangkap Maluku untuk menjamin ketersediaan stok ikan nasional. industri pengolahan dan kegiatan perikanan lainnya di sektor hilir. Jumlah produksi perikanan tangkap di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman Jakarta 2. Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap Kepala Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan Tahun 2020 di Jakarta √ √ Link Selama berlaku; 90 Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan Asisten Deputi Pengembangan Perikanan BudidayaISSN-online 2615-601 Torani: JFMarSci Vol. go. , BengenD. Kurangnya sistem pemantauan dan alokasi subsidi perikanan membuat aktivis skeptis target bisa tercapai. 3. Klasifikasi perikanan tangkap di Indonesia dapat digolongkan menjadi empat kategori sebagai berikut. 3. Pengelolaan Perikanan; dan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap tentang Strategi Pemanfaatan Perikanan (Harvest Strategy) Rajungan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia 712; 1. 254 prioritas pertama, karena kegiatan pemasaran tidak dapat terjadi tanpa adanya. Lembaga Pengelola Perikanan (LPP) WPP sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 47/KEP-DJPT/2017, adalah lembaga nonstruktural yang bersifat mandiri dan diberi kewenangan dalam mengoordinasikan dan merekomendasikan pengelolaan perikanan berkelanjutan di WPP. “Tujuannya untuk menuju pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan mengakomodasi kompleksitas serta dinamika sumber daya dan usaha. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47/KEPMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Estimasi Potensi, Jumlah Tangkapan Yang Diperbolehkan, Dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia. PENDAHULUAN A danya undang-undang otonomi daerah, memberikan kewenangan sepenuhnya pada pemerintah daerah untuk mandiri dalam menyelenggarakan urusan rumah tangganya salah satunya dalam hal mengelola potensi-potensi dan sumber daya. 1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan, Jumlah Tangkapan Ikan yang Diperbolehkan, dan Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia: 29 Maret 2022: 29 Maret 2022: Berlaku: 206: Keputusan Menteri Kelautan. G. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penangkapan Ikan dan/atau Pembudidayaan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia yang Bukan Tujuan Komersial. Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan (P4KSI), Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan. . 1. Capaian ini naik 61% dari tahun sebelumnya sebesar 784 miliar dan menjadi catatan rekor tertinggi PNBP subsektor. Kinerja perikanan tangkap didukung 538 fasilitas terkait pelabuhan atau pendaratan ikan untuk bongkar muat hasil tangkapan. Jamal M, Sondita FA, Wiryawan B, Haluan J. , E. Nilai ekspor perikanan juga. Instalasi. Akan tetapi, sampai saat ini nyatanya pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya masih menemui masalah. Pengelolaan perikanan tangkap akan dilakukan dengan Kebijakan Perikanan Tangkap Terukur di setiap WPP dalam rangka keberlanjutan sumber daya perikanan, Selain itu, KKP juga memiliki program pengembangan perikanan budidaya untuk peningkatan ekspor yang didukung riset kelautan dan perikanan, serta. U. memperlihatkan tingkat pengelolaan yang berlebih, terutama di perairan Laut Jawa (Jalil et al. Dari data. Pemerintah Indonesia. Salah satu indikator pengelolaan perikanan berkelanjutan adalah pemanfaatanSumber Daya Ikan (SDI) dibawah 80 persen maximum sustainable yield. Senin, 31 Agustus, 2020 / 15:28 WIB. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil. Berdasarkan data statistik perikanan tangkap Jawa Tengah tahun 2015-2019, di Kota Semarang terlihat tren hasil tangkapan ikan yang sudah mulai menurun sejak tahun 2017 hingga 2019, sedangkan jumlah unit penangkapan terus. Tujuan kegiatan ini yaitu : Mengevaluasi implementasi rencana aksi pengelolaan perikanan di WPPNRI 573. Dalam RPJMN 2020-2024, disebutkan pembangunan perikanan tangkap dilaksanakan dengan basis spasial mengikuti deliniasi geografis di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). PENGELOLAAN USAHA PERIKANAN TANGKAP. T. BAB II PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN PERIKANAN Bagian Kesatu Umum Pasal 2 (1) Dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Ikan yangPerikanan tangkap di waduk, merupakan potensi yang dapat diandalkan bagi pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat sekitarnya, sayangnya kegiatan ini belum banyak mendapat perhatian pengelolaan. Menimbang: bahwa untuk peningkatan pengelolaan sumber daya ikan secara berkelanjutan dan reformasi perizinan di bidang usaha perikanan tangkap, perlu mengganti Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. Tahap awal, penerapan dilaksanakan di WPPNRI 715, 717, dan 718. 9 1. Jumlah Bantuan (Miliar Rupiah) 0 5 10 15 20 25 Aceh. KKP menerapkan program prioritas penangkapan terukur berbasis kuota di zona 3 Gubernur NTT Viktor Laiskodat menyambut baik rencana implementasi kebijakan. 1. Pasal 17 ayat (3) Undang Undang Dasar Negarauntuk perikanan oleh Schaefer (1957), dengan berdasarkan perhitungan Maximum Sustainable Yield (MSY), untuk mengendalikan upaya tangkap yang lestari. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. mempunyai tugas teknis di bidang Perikanan tangkap. 00 WIB 51 Dasminto, S.